GenPI.co - Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan lebih dari 350 orang, termasuk pejabat, aktivis dan biksu, telah ditangkap di Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari lalu yang menggulingkan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.
Selain itu, penyelidik hak PBB untuk Myanmar menerangkan bahwa ada laporan yang berkembang, bukti foto bahwa pasukan keamanan telah menggunakan amunisi langsung terhadap pengunjuk rasa, yang melanggar hukum internasional.
BACA JUGA: OMG! Ini Ancaman Rusia ke Uni Eropa Jika Terlibat Kasus Navalny
Protes massa sebagian besar berlangsung damai tetapi yang terbesar sejauh ini, dan terjadi sehari setelah Washington memberikan sanksi kepada para jenderal yang memimpin pengambilalihan. Dilaporkan ada lebih dari 100.000 orang bergabung dalam berbagai protes di Yangon.
Dalam protes itu dilaporkan terdapat tiga orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu orang di kota tenggara Mawlamyine.
Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, mengambil satu dan memukul kepalanya. Batu kemudian dilemparkan ke arah polisi sebelum tembakan dilepaskan.
"Tiga tertembak - satu wanita di dalam rahim, satu pria di pipinya dan satu pria di lengannya," kata pejabat Palang Merah Myanmar Kyaw Myint dalam pernyataannya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (12/2/2021).
Para dokter tidak mengharapkan seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak saat protes di ibu kota Naypyitaw. Dia dipukul di kepala dengan peluru tajam yang ditembakkan oleh polisi.
Sebagai informasi, pengunjuk rasa juga menyambut baik keputusan Amerika Serikat beberapa jam sebelumnya yang menjatuhkan sanksi baru terhadap pejabat tinggi militer Myanmar yang memerintahkan kudeta bulan ini.
Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan Departemen Keuangan juga menargetkan pasangan dan anak-anak dewasa dari mereka yang diberi sanksi.
"Sebagai bagian dari tindakan hari ini, Departemen Keuangan menunjuk 10 pejabat militer dan mantan yang bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari 2021 atau terkait dengan rezim militer Burma," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan sanksi tersebut.
BACA JUGA: Baru Menjabat, Menteri Ekonomi Korut Dipecat Karena Ini
Sanksi tersebut menyebutkan komandan militer Min Aung Hlaing dan wakilnya Soe Win, serta empat anggota Dewan Administrasi Negara.
Langkah itu akan mencegah para jenderal mengakses lebih dari 1 miliar dolar AS yang merupakan dana pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat. Sanksi tersebut juga akan memengaruhi Myanmar Ruby Enterprise dan Myanmar Imperial Jade Co, bisnis yang dikendalikan oleh rezim.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News