GenPI.co - Badan hak asasi manusia tertinggi PBB telah membuka pertemuan tingkat pertama dan tertinggi pada tahun 2021, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang masalah-masalah termasuk kudeta militer di Myanmar.
Sesi empat minggu Dewan Hak Asasi Manusia, yang dimulai Senin (22/2/2021) kemarin, telah menarik beberapa presiden dan perdana menteri untuk "segmen tingkat tinggi". .
BACA JUGA: Fenomena Banjir Inggris, Warga Dievakuasi, Semua Aktivitas Lumpuh
Amerika Serikat juga memperbarui partisipasi dewannya setelah pemogokan dua setengah tahun selama masa jabatan mantan Presiden Donald Trump.
“Setiap sudut dunia menderita penyakit pelanggaran hak asasi manusia,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam pernyataannya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (23/2/2021).
Kudeta militer dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa di Myanmar sejak awal Februari adalah salah satu masalah paling mendesak dalam agenda dewan.
“Hari ini, saya meminta militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan,” tegas Guterres.
Lebih lanjut, menurutnya, bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia, dan keinginan rakyat yang diekspresikan dalam pemilihan baru-baru ini. Kudeta tidak memiliki tempat di dunia modern saat ini.
“Kami melihat hancurnya demokrasi, penggunaan kekuatan brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam segala bentuknya. Pembatasan ruang sipil," jelasnya.
Bagi dia, serangan terhadap masyarakat sipil. Pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa akuntabilitas, termasuk apa yang disebut pembersihan etnis dari populasi Rohingya. Daftarnya terus berlanjut.
Sesi tersebut, hampir secara eksklusif online, muncul ketika perang melawan Covid-19 telah menjadi dalih yang diambil oleh beberapa pemerintah untuk mengekang hak asasi manusia, karena pandemi memperburuk ketidaksetaraan gender dan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, Guterres juga mengecam rasisme, diskriminasi, xenofobia, dan ancaman transnasional dari supremasi kulit putih dan gerakan neo-Nazi, dengan mengatakan bahwa kelompok semacam itu "terlibat dalam hiruk-pikuk kebencian.
"Terlalu sering, kelompok-kelompok pembenci ini disemangati oleh orang-orang yang memiliki posisi bertanggung jawab dengan cara yang dianggap tak terbayangkan belum lama ini," tambahnya.
BACA JUGA: Viral! Aksi Polisi Menyelamatkan Anak dalam Penculikan di Inggris
Kepala PBB itu juga mengecam informasi yang salah yang tersebar luas di seluruh dunia tentang virus corona dan pandemi.
“Covid-19 telah memperdalam perpecahan yang sudah ada sebelumnya, kerentanan dan ketidaksetaraan, serta membuka fraktu baru. Termasuk garis kesalahan dalam hak asasi manusia," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News