GenPI.co - Korea Utara belum menanggapi penjangkauan diplomatik di belakang layar sejak pertengahan Februari oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, termasuk misi Pyongyang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pengungkapan jangkauan AS yang sejauh ini tidak berhasil, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Biden akan mengatasi ketegangan yang meningkat dengan Pyongyang terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.
BACA JUGA: Kim Jong Un Mulai Garang! Tenteng Senapan dan Baju Perang
Ini juga menambah dimensi baru pada kunjungan diplomat dan menteri pertahanan tertinggi Amerika yang akan dilakukan minggu depan ke Korea Selatan dan Jepang, di mana kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korea Utara diharapkan menjadi agenda utama.
Pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama itu, memberikan sedikit rincian tentang dorongan diplomatik.
Namun pejabat tersebut mengatakan telah ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York.
"Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan apa pun dari Pyongyang," kata pejabat itu dalam keterangannya, seeperti dilansir dari Reuters, Minggu (14/3/2021).
Pemerintahan Biden sejauh ini tengah berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka pendekatannya ke Korea Utara, dengan mengatakan bahwa mereka melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Pejabat pemerintahan Biden juga menerangkan tampaknya tidak ada dialog aktif antara Amerika Serikat dan Korea Utara selama lebih dari setahun, termasuk di akhir pemerintahan Trump, meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk terlibat.
Pejabat AS tersebut menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana kebungkaman dari Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan Korea Utara pemerintahan Biden, yang diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang.
Selama kampanye pemilihannya, Biden menggambarkan Kim sebagai 'preman' dan menyatakan dia hanya akan bertemu dengannya dengan syarat bahwa dia akan setuju bahwa dia akan menurunkan kapasitas nuklirnya.
BACA JUGA: Fokus ke Militer, Kim Jong Un Tebar Kengerian ke Dunia
Sementara, sebuah laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan sekitar $ 300 juta yang dicuri melalui peretasan dunia maya.
Laporan oleh pengawas sanksi independen mengungkapkan Pyongyang telah memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News