GenPI.co - Ide Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk blacklist warga yang langgar PPKM dikritik pakar. Rencana kebijakan Anies dinilaii tidak tepat.
Untuk gambaran, warga yang masuk blacklist akan diblokir sehingga tidak bisa pergi ke tempat umum lainnya.
Anies belum menjelaskan secara rinci kapan akan menerapkan aturan itu.
Dia hanya menyebut, pihaknya sedang menyiapkan teknologi untuk penerapannya.
"Kalau Anda berada di tempat yang sudah melakukan pelanggaran, sebelum ke luar Anda di-scan lalu masuk dalam blacklist, orangnya tidak bisa pergi ke mana-mana," kata Anies.
Pakar kebijakan publik Universita Trisakti Trubus Rahardiansyah langsung merespons rencana Anies tadi.
"Kebijakan ini tidak tepat. Ini memungkinkan orang yang sebenarnya dalam kategori tidak bersalah dikenai sanksi," kata Trubus, Kamis (9/9).
Trubus mengatakan seharusnya ada proses penyelidikan yang dilakukan sebelum memasukkan warga ke dalam daftar blacklist.
"Harusnya ada yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan dulu. Tidak bisa orang tiba-tiba dinyatakan kamu bersalah. Terus diblokir, kan enggak bisa," katanya.
Rencana membuat daftar blacklist ini sudah dibayangkan publik sebagai suatu yang berat.
Jika diterapkan, menurutnya, akan berpengaruh pada publik trust terhadap pemerintah.
"Lebih baik edukasi saja. Diberikan peringatan saja. Kalau semuanya dipukul rata gitu, nanti orang beraktivitas takut semua," katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News