GenPI.co - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan justru berpihak kepada kekuasaan.
Hal itu disampaikan Syaikhu dalam tasyakuran 19 tahun PKS, di Jakarta, Selasa (20/4).
BACA JUGA: Mendadak, Habib Rizieq Seret Nama Politikus PKS
“Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hukum harus tegak dan berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat bukan kepada kekuasaan dan pendukung kekuasaan,” tegasnya.
Syaikhu menjelaskan, penegakan hukum bukan berlandaskan kepentingan kekuasaan, tetapi semangat untuk melindungi hak-hak warganya.
Menurutnya, supremasi hukum adalah ayah kandung keadilan, sedangkan perlindungan HAM adalah ibu kandungnya.
"Penegakan hukum dan HAM adalah dua sisi dari mata uang sama dari keadilan,” jelasnya.
Syaikhu pun mengingatkan agar penegak hukum tidak mempermainkan rasa keadilan rakyat hanya demi kepentingan dan melanggengkan kekuasaan semata.
“Jangan sekali-kali kekuasaan mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekuasaan semata," tegasnya.
BACA JUGA: Skenario Maut PPP Bertemu Golkar dan PKS, Taklukkan Pilpres 2024
Tak hanya itu, Syaikhu juga akan memastikan partainya berjuang sekuat tenaga untuk menjaga dan merawat fitrah demokrasi di Indonesia.
"PKS akan menjadi the guardian of democracy," pungkas Mantan Wali Kota Bekasi itu. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News