Sekolah dan Warga Dibakar, Kok KKB di Papua Masih Dibela?

GenPI.co - Aksi teror KKB di Papua sudah sangat meresahkan. Sekolah, rumah dan warga dibakar. TNI/Polri dibunuh. Anehnya, kenapa KKB masih juga dibela?

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan pasca pembunuhan dua guru di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada 8 dan 9 April 2021, TNI dan Polri langsung bergerak.

BACA JUGA: Pasukan Setan TNI Diancam KKB, Isinya Menggetarkan Jiwa

Semua dikirim ke Beoga untuk melakukan pemulihan keamanan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku penembakan dua guru tersebut.

Selain ke Beoga, pasukan gabungan TNI dan Polri juga dikirim ke Ilaga untuk menyekat ibu kota Kabupaten Puncak dari gangguan KKB.

Kapolda Papua mengultimatum kelompok teroris bersenjata di Papua itu untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan.

"Tidak boleh lagi ada yang melakukan kekerasan bersenjata mau pun kejahatan lainnya," kata Irjen Fakhiri.

Masyarakat tak boleh lagi dibuat trauma, takut, dan merasa terintimidasi.

Karena itu upaya penegakan hukum akan terus kami lakukan secara tegas dan terukur

"Tentu kami dari kepolisian berusaha maksimal untuk menangkap mereka hidup-hidup agar jaringannya terungkap," ujar Irjen Fakhiri.

Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi juga sangat kesal dengan ulah KKB Teroris.

Saat ada pihak-pihak yang masih memberikan pembelaan kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan alasan HAM, Eko pun merasa aneh.

Tindakan brutal OPM dinilai sudah mencederai HAM. Aksinya sudah dianggap melampaui kaum barbar.

"Minggu malam lalu, para teroris OPM di Papua membakar sekolah, rumah guru dan Puskesmas. Korbannya adalah rakyat Papua," tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Selasa (4/5/2021).

Sebelumnya Anggota DPD RI dari Papua, Filep Wamafwa bereaksi keras terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

BACA JUGA: India Ampun-ampunan, Warga Meninggal di Mana-Mana

Hal tersebut terkait wacana BNPT yang akan menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.

"Kekecewaan masyarakat bukan OPM, tapi pada pelaku pelanggaran HAM juga dilakukan oleh oknum aparat negara," tegasnya dalam keterangannya. (*)