Bukan KPK, Inilah yang Paling Bertanggung Jawab Membantai Korupsi

GenPI.co - Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi sosok ini dinilai paling bertanggung jawab untuk membantai korupsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mengatakan bahwa tindakan koruptif kerap terjadi di daerah-daerah.

BACA JUGA: Akademisi Blak-blakan, TWK KPK untuk Enyahkan Kelompok Taliban

Oleh sebab itu, menurutnya, Partai Politik (Parpol) harus bertanggung jawab untuk memotong rantai korupsi.

“Untuk memotong rantai korupsi parpol harus bertanggung jawab untuk ikut mengawasi kadernya, sistem monitoring dan penjaringan harus diubah,” ujar Satyo kepada GenPI.co.

Salah satu cara memotong rantai korupsi, menurut Satyo adalah dengan memudahkan kandidat dipilih oleh parpol tanpa harus dinilai isi tasnya.

“Yang harus dinilai adalah integritas, kapasitas, kompetensi, dan moral politiknya,” katanya.

Selain itu, menurut Satyo, ketiga hal yang patut diuji dari seseorang yang ingin menjabat sebagai pemimpin daerah.

“Berikutnya adalah hapus treshold disemua jenjang pemilu pilkada hingga pilpres,” pungkasnya.

Satyo juga menilai tindakan koruptif yang dilakukan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat disebabkan oleh hutang budi dari sponsor.

“Sebaik apapun kepala daerah, selama dia berkuasa akibat adanya htang budi dari sponsor, maka sangat mungkin terjadi abuse of power,” ujarnya.

BACA JUGA: Anggota DPD Lontarkan Kritik Tajam untuk KPK, TWK Disebut Sesat!

Menurut Satyo, partai-partai yang memberi sponsor kepada tersagka korupsi Novi harus ikut bertanggung jawab dan tidak melempar status kader.

“Bupati dan wakil Bupati Nganjuk ini diusung oleh PDIP, PKB, dan Partai Hanura saat Pilkada lalu mestinya parpol pengusung atau pendukung ikut bertanggung jawab jangan malah sibuk cuci tangan,” katanya.(*)