Otak Sungsang Ali Ngabalin Bikin Istana Terseret, Jokowi Harus...

GenPI.co - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menertibkannya.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) Jeirry Sumampow dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Suara Lantang Amien Rais Sangat Mengejutkan, Serukan Ruhul Jihad

Menurut Jeirry Sumampow, pernyataan Ali Ngabalin menyebut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas berotak sungsang sangat tidak beretika.

"Saya kira, kritik biasanya dikemukakan karena ada yang tak beres. Atau ada kekhawatiran yang mengarah kepada ketidakberesan," jelas Jeirry Sumampow, Sabtu (15/5).

Oleh sebab itu, Jeirry Sumampow menilai, kritik harus direnungkan dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan jika ada yang kurang atau keliru. 

"Jika mau direspons, harus dengan argumen yang menjelaskan tentang substansi kritik dimaksud. Bukan dengan menyerang personal orang yang melakukan kritik," ungkapnya.

BACA JUGA: Ramalan Mbak You Bikin Merinding, Tokoh Terkenal Mati Tak Wajar

Menurut pengamat politik ini, kritik itu biasa dalam sebuah negara demokrasi. Malahan kritik itu dianggap merupakan sesuatu yang esensial dalam demokrasi. 

"Demokrasi tanpa kritik, apalagi jika itu diharamkan dan dibungkam akan menjelma menjadi otoritarianisme," jelasnya.

Pasalnya, otoritarianisme melarang protes dan kritik. Sementara, narasi otoritarianisme harus satu arah dan mutlak, tak ada pendapat lain, juga tak ada dialog. 

"Karena itu, respons terhadap kritik pun harus elegan dan berhikmat. Merespons kritik dengan menyerang personal bukan tindakan yang baik dan bijaksana. Itu perilaku yang minim etika dan tak terpuji. Apalagi jika itu dilakukan oleh seorang pejabat negara pembantu Presiden," beber Jeirry.

Respons yang menyerang personal secara tak langsung menunjukkan kepanikan Istana atau negara. Jadi, Jeirry menilai, bukan sekadar kepanikan pejabat yang bersangkutan.

"Karena itu, Presiden harus melakukan tindakan nyata. Tak boleh dibiarkan. Agar ada efek jera. Paling tidak agar pejabat bersangkutan tahu, bahwa suaranya adalah suara Presiden, juga suara negara, bukan suaranya sendiri, sehingga harus lebih hati-hati dan yang penting tak diulangi di kemudian hari," pungkasnya.(*)