GenPI.co - Amarah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tertahankan lagi. Sebab, ratusan anak buahnya semaunya sendiri (mbalelo) tidak melaksanakan instruksinya mengenai seleksi jabatan eselon II.
Anies Baswedan pun langsung mengumpulkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II.
BACA JUGA: Jangan Sepelekan, Minum Yakult Ternyata Khasiatnya Mencengangkan
"Malu sesungguhnya kami. Saya ingin sampaikan di sini kami malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," tegas Anies Baswedan dalam keterangannya, Senin (10/5).
Gubernur yang terkenal kalem ini mengatakan telah mengumpulkan 239 pejabat nonadministrator yang memenuhi persyaratan, untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II.
Namun, dari 239 pejabat nonadministrator tersebut, tidak ada satu pun yang mendaftar seleksi terbuka tersebut meski sudah dia instruksikan.
Oleh sebab itu, mantan Rektor Universitas Paramadina ini meminta mereka bertanggungjawab melaksanakan instruksi dan tidak diam saja saat instruksi diturunkan.
BACA JUGA: Direktur KPK Blak-blakan Skenario Balasan Firli Bahuri, Terkuak..
"Tapi bukan diam, berharap tidak menjadi masalah, ini yang dikumpulkan di sini adalah yang bermasalah," jelas Anies Baswedan.
Namun, Anies Baswedan menyebut wajah-wajah anak buahnya yang bermasalah masih beruntung diselamatkan oleh pandemi covid-19 dengan menggunakan masker untuk menyelamatkan wajah-wajah bermasalah.
Meski marah, Anies pun meminta agar kesalahan melalaikan instruksi tidak lagi terulang dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut.
"Saya harap itu dicamkan, itu diperhatikan. Satu pesan, laksanakan semua instruksi dengan baik, laporkan pelaksanaannya dengan sebaik baiknya, harap ini dicamkan, harap jadi pelajaran, dan harap jangan diulang," ujar Anies Baswedan.
Melihat hal tersebut, Mantan Staf Ahli Hukum Gubernur DKI Jakarta Rian Ernest memberikan pandangannya.
Rian Ernest menilai, Anies Baswedan memiliki andil dalam peristiwa tersebut. Sebab, diduga ada peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang masuk ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Baperjakat adalah badan yang memberikan pertimbangan kepada gubernur dalam hal pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Namun, ini masih dugaan," jelasnya dalam video di kanal YouTube CokroTV, Rabu (12/5).
Rian Ernest mengaku bahwa selama dirinya menjadi staf ahli di pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Baperjakat tak pernah diisi unsur dari TGUPP.
"Semua proses ada di konsultan profesional dan para PNS, yaitu para birokrat yang dikomandani oleh Sekda," bebernya.
Menurut Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta itu, bahwa ternyata tak ada Pergub yang mengatur format Baperjakat di pemerintahan Anies Baswedan.
"File yang ada hanya file Baperjakat di zaman Pak BTP dan Pak Sumarsono, plt. gubernur DKI Jakarta semasa kampanye Pilkada 2017," jelasnya.
Rian Ernest membeberkan bahwa informasi publik yang substansial cenderung tak dapat ditemukan dengan mudah di pemerintahan Anies.
Tak hanya itu, para PNS yang tak ikut lelang jabatan beralasan mereka memiliki peluang kecil untuk dapat menempati jabatan eselon II.
"Padahal, di era Pak BTP yang suka menyentil para bawahannya, PNS justru bisa berbondong-bondong daftar lelang jabatan. Mengapa di saat gubernurnya terkenal bertutur santun, kok, PNS ogah ikut seleksi?" pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News