Rocky Gerung Sentil Sikap Jokowi, Tak Ada yang Tahu Mau Presiden

GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa tak ada pihak yang paham dengan intensi Presiden Joko Widodo terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Rocky, Presiden Jokowi tak mau memberi tahu apa yang diinginkan diri mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebab, Presiden Jokowi ingin melihat opini publik dulu sebelum memberikan pernyataan.

BACA JUGA: Titah Jokowi Soal TWK Pegawai KPK, Pengamat: Tutup Peluang Firli

“Kita seperti melihat orang yang di awal jagoan, terus ngumpet, terus melihat ada kekacauan, lalu dia harus keluar lagi seolah-olah masih jagoan. Padahal, sebetulnya orang sudah tak menganggap dia jagoan,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (18/5).

Rocky mengatakan bahwa kasus yang melibatkan KPK sangat lekat dengan penilaian penegakan keadilan di Indonesia.

“Kalau dari awal Presiden Jokowi bilang tak setuju 75 pegawai KPK dijatuhkan oleh tes wawasan kebangsaan, itu bisa dianggap oke oleh publik. Artinya, presiden hendak meneruskan integritas KPK,” katanya.

Sayangnya, pernyataan presiden baru disampaikan setelah dua minggu gonjang-ganjing status kepegawaian KPK dan tes wawasan kebangsaan berada di masyarakat.

BACA JUGA: Mendadak Ace Hasan Syadzily Minta Risma Temui Jokowi, Ada Apa?

“Jadi, keliatan bahwa ada kemungkinan beliau itu berpikir atau justru menguping siapa saja yang masih peduli dan membela dirinya. Padahal, isunya sudah selesai bahwa 75 pegawai itu akan mengajukan gugatan hukum,” ungkapnya.

Filsuf itu memaparkan bahwa Presiden Jokowi seolah-olah ingin membujuk 75 pegawai KPK itu dengan mengatakan bahwa kasus tersebut masih bisa dibicarakan tanpa melalui jalur hukum.

“75 guru besar juga sudah datang ke MK dan MK sudah buat keputusan. Jadi, seolah-olah presiden mau bilang kalau dirinya bisa menentukan ujung dari permasalahan itu. Menentukan apa lagi? Hal itu sudah final,” paparnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK.

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawainya yang tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5). (*)