GenPI.co - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti blak-blakan menilai penonaktifan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap 75 pegawainya memang ganjil.
"Semestinya, uji wawasan kebangsaan dalam rangka memenuhi persyaratan ASN, dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah KemenPAN-RB," jelas Ray Rangkuti kepada GenPI.co, Selasa (18/5).
BACA JUGA: Politikus PDIP Bongkar Rocky Gerung dan Anies Baswedan, Isinya...
Ray Rangkuti menilai, hanya KemenPAN-RB yang memiliki hak untuk menguji apakah seseorang lolos jadi aparatur sipil negara (ASN) atau tidak.
"Tes di KPK tidak didasarkan oleh aturan KemenPAN-RB tapi hanya didasarkan oleh SK KPK. Sesuai dengan UU, staf KPK itu berada di bawah pemerintah," jelas Ray Rangkuti.
"Selain itu, KPK sendiri adalah lembaga eksekutif yang berada di bawah presiden," sambungnya.
Oleh sebab itu, pengamat politik ini menilai ada sebuah kejanggalan dalam peralihan status ASN yang ditentukan sendiri oleh KPK.
BACA JUGA: Mulai Besok Hidup 3 Zodiak Bersinar Terang, Rezekinya Gila-gilaan
"Dalam hal ini, pernyataan presiden agar Menteri PAN-RB, tentu bersama KPK, segera mengambilalih status 75 pegawai KPK sudah tepat. KemenPAN-RB lah yang paling tepat memastikan peralihan status staf KPK jadi ASN," beber Ray Rangkuti.
Ray Rangkuti juga menilai tes yang menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK tidak jelas dan tidak memiliki dasar aturan.
Tidak hanya itu, menurut Ray Rangkuti, seharusnya penonaktifan staf hanya bisa dilakukan atas dasar aturan yang jelas seperti tidak melaksanakan tugas dengan baik.
"Melakukan kesalahan etik, kekeliruan profesional, dan melakukan pembangkangan. Satupun dari tiga faktor di atas tidak ditemukan dalam kasus penonaktifan 75 staf dimaksud," jelas Ray Rangkuti.
Maka, Ray Rangkuti menegaskan, penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan sebuah kekeliruan dari keputusan pimpinan KPK.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News