Masa Jabatan Presiden 3 Periode akan Dibahas dalam Referendum Ini

GenPI.co - Sebuah referendum untuk menyatakan setuju atau tidaknya rakyat dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelaksananya adalah Komite Penyelenggara Referendum Terbatas Konstitusi 1945 NTT dan dipimpin oleh Staf Khusus Gubernur NTT Pius Rengka.

BACA JUGA: Kinerja Jokowi Moncer, 2024 Pilih Presiden Lewat Referendum  

Komite referendum dan tata cara pelaksanaanya akan dideklarasikan pada 1 Juni 2021 mendatang.

“Iya benar (referendum akan dideklarasikan). Saya sudah konsolidasi dengan semua tim yang menyambut gembira gagasan ini,” ujar Pius kepada GenPi.co, Sabtu (22/5). 

Menurut Pius, Komite Penyelenggara Referendum Terbatas Konstitusi akan mendeklarasikan dimulainya pembentukan komite tersebut di seluruh NTT.

“Metodenya sederhana, yaitu dengan melakukan deklarasi secara virtual yang akan diikuti oleh seluruh tim Komite Referendum Terbatas di seluruh kabupaten di provinsi ini,” ungkapnya.

Pius mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang beberapa pihak, salah satunya pemerintah Provinsi NTT.

“Kami berniat mengundang pemerintah NTT sebagai representasi negara dalam urusan ini,” katanya.

Pius memaparkan bahwa setelah dideklarasikan, tim Komite Referendum Terbatas tingkat desa dan kampung di seluruh NTT akan dibentuk.

“Setelah itu, tim Komite Referendum Terbatas di tingkat kabupaten akan membentuk tim Komite Referendum Terbatas di seluruh wilayah desa hingga kampung,” paparnya.

Lebih lanjut, Pius pun menjelaskan mekanisme pengambilan suara dalam referendum tersebut.

“Jawaban atas pertanyaan terstruktur itu hanya akan dijawab dengan jawaban setuju atau tidak setuju,” jelasnya.

BACA JUGA: Mendadak Refly Harun Blak-blakan: Kepemimpinan Jokowi Ternyata...

Pius berharap referendum tersebut dapat memberikan kepastian politik tentang kebenaran opini publik terkait harapannya atas sosok presiden yang diinginkan rakyat.

“Harapannya, diperoleh kepastian politik tentang kebenaran opini yang menyebutkan bahwa rakyat menginginkan presiden yang decisive,” tuturnya. (*)