GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dipastikan tak dapat lagi bergabung dengan lembaga antirasuah tersebut akibat mendapat 'rapor merah'.
Penolakan pegawai itu tetap dilakukan, padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan pemecatan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
BACA JUGA: Ganjar Disentil PDIP, Komentar Rocky Gerung Menohok
Menurut Rocky, publik justru penasaran dengan arti dari istilah rapor merah tersebut dan apa pelanggaran yang menyebabkan para pegawai KPK mendapatkan itu.
“Apa yang disebut rapor merah? Gagal menangkap? Nyolong? Jadi calo? Pelanggaran etis? Takutnya, ketika publik mencoba mencari jawaban itu di Google, berita yang keluar selalu Firli Bahuri saja,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (26/5/2021).
Akademisi itu menambahkan bahwa publik sudah menganggap tak hanya presiden, tapi juga KPK adalah tukang bohong.
“KPK dianggap berbohong karena ternyata ada dua tes, TWK dan tes personal soal rapor merah. Presiden juga akan dinilai dia tak bisa memastikan kata-katanya itu menjadi perintah kepada KPK,” katanya.
Rocky menilai bahwa di belakang KPK ada kekuasaan yang melebihi presiden dan hal itu sudah menjadi pengetahuan umum.
“Akhirnya, publik berhak menduga bahwa di belakang KPK ada kekuasaan lain yang kekuatannya tak terlihat,” ungkap dia.
BACA JUGA: Analisis Tajam Rocky Gerung Soal Sikap Ganjar, Puan Dengarkan!
Filsuf itu memaparkan bahwa pada akhirnya publik menganalisis ada persaingan dan perseteruan antara presiden dengan kekuatan tak terlihat itu.
“Ada friksi di tingkat tinggi kekuasaan elit yang mengakibatkan KPK jadi semacam alat untuk mengefektifkan siapa yang punya kuasa, apakah presiden di kantor presiden atau ada kantor lain,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News