GenPI.co - Pengamat Politik Wempy Hadir mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan kepada publik terkait kasus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sebab, menurutnya perlu ada bukti kongkret terkait apakah 51 pegawai KPK yang dikabarkan akan dipecat benar-benar tidak setia kepada Pancasila dan asas negara.
BACA JUGA: Soal Polemik TWK KPK, Moeldoko Beri Respons Mengejutkan!
“Saya kira KPK mempunyai instrumen yang cukup lengkap untuk melacak hal tersebut. Misalnya melalui tracking di media sosial yang bersangkutan,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (26/5).
Menurutnya, publik akan mendukung keputusan KPK apabila ketidaksetiaan 51 pegawai KPK tersebut bisa dibuktikan.
“KPK mesti diisi oleh mereka yang setia terhadap Pancasila. Tidak boleh ada infiltrasi kepentingan ideologi tertentu karena bisa berdampak pada proses penanganan yang tebang pilih,” katanya.
Wempy mengaku setuju dengan langkah yang diambil KPK. Kendati begitu, menurutnya, transparansi harus dijunjung tinggi agar publik bisa mendukung langkah tersebut.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketu KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa 51 pegawai KPK tidak dimungkinkan untuk dibina alias dipecat.
"Sebanyak 51 orang ini kembali lagi dari asesor itu warnanya dia bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex.
BACA JUGA: 24 Pegawai KPK Tolak Jadi ASN, Komentar Rocky Gerung Menohok
Alex juga mengatakan bahwa penilaian untuk menjadi ASN, bukan hanya dinilai dari aspek kemampuan.
“Akan tetapi juga aspek kecintaan pada Tanah Air, bela negara, kesetiaan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta pemerintah yang sah dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang," kata Alex.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News