GenPI.co - Kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) disebut seperti sebuah drama thriller politik dalam panggung hukum Indonesia. Ceritanya diungkap akademisi politik Hamka.
Dia memberikan pandangannya terkait vonis delapan bulan penjara ke mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).
Semua yang terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, dianalisis dengan detil.
“Kesalahan Habib Rizieq itu sengaja dicari-cari oligarki yang sangat khawatir dan takut kekuasaannya tumbang,” ujarnya kepada GenPi.co, Sabtu (29/5).
Hamka menjelaskan bahwa oligarki yang dia maksud adalah kelompok penguasa di bidang ekonomi dan politik Indonesia.
Lebih lanjut, Hamka mengatakan bahwa kasus protokol kesehatan HRS bukan kasus hukum.
“Kasus itu jelas kasus politik. Sebab, jika kasus Habib Rizieq adalah kasus hukum, maka sudah seharusnya semua pelanggar prokes dihukum. Kenapa hanya Habib Rizieq yang dihukum?” katanya.
Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu juga mempertanyakan kerumunan yang ditimbulkan banyak pelanggar protokol kesehatan (prokes) beberapa waktu lalu.
“Banyak orang yang melanggar prokes, lalu apakah mereka dibawa ke pengadilan untuk diadili?” ungkapnya.
Menurut Hamka, hukum harus bertindak adil dan tak boleh ada diskriminasi.
“Semua orang sama di hadapan hukum. Sayangnya, saat ini di Indonesia belum seperti itu,” tuturnya.
Oleh karena itu, Hamka menegaskan bahwa kasus HRS ini adalah kasus politik, bukan hukum.
“Hukum hanya dijadikan alat saja oleh penguasa untuk menghabisi Habib Rizieq,” tegasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News