GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan memberikan pandangannya terkait 700 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar pelantikan aparatur sipil negara (ASN) ditunda.
Dalam konflik itu, terlihat bahwa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku menghargai sikap para bawahannya.
Pasalnya, Nurul Ghufron menilai bahwa solidaritas adalah persatuan yang merupakan salah satu nilai dari Pancasila.
Rocky Gerung mengatakan bahwa ada perpecahan di dalam pimpinan KPK dan elite PDIP, sebagai partai penguasa, terkait masalah tersebut.
"Banyak yang paham, bahwa persoalan yang tak bisa diselesaikan di KPK akan berimbas ke PDIP. Jadi, ketegangan itu tak cuma di KPK, tapi juga ada di Istana dan di partai-partai besar," jelas Rocky Gerung dikutip GenPI.co dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (31/5).
Menurut mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini, hal itu sebenarnya sudah diperhitungkan sejak awal bahwa akan mengalami kemacetan.
Pasalnya, masalah KPK ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari operasi intelijen.
"Jadi, perubahan status kepegawaian itu dilandasi oleh kecurigaan dan tanpa transparansi. Tiba-tiba kecurigaan itu mau dilegalkan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK), di situlah konyolnya," ungkapnya.
Pengamat politik itu mengatakan bahwa kasus di KPK adalah operasi intelijen yang gagal, sehingga pihak-pihak yang ingin memecah belah lembaga itu harus menyerah.
"Sebab, sudah tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Begitu moral pegawai KPK menggumpal, maka suara publik akan berpihak sepenuhnya kepada mereka yang teraniaya," bebernya.
Filsuf itu menuturkan bahwa publik sudah beropini akan ada lembaga lain yang digusur usai KPK selesai ‘dibersihkan’.
"Lembaga lain itu akan digusur dengan jalan logika yang sama, yaitu untuk mengefisienkan kekuasaan agar tak terlihat rencana korupsi," pungkas Rocky Gerung.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News