GenPI.co - Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini sering kali tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ubedillah dalam diskusi virtual PKS Talks yang diselenggarakan oleh DPP PKS, Jumat (04/06).
"Apabila rakyat berharap A, elite politik malah melakukan Z. Ini aneh,” ujar Ubedillah.
Dia menilai, saat terjadi sirkulasi kekuasaan harus terjadi perbaikan dalam sistem ketatanegaraan dan pengelolaan pemerintahan, tapi yang terjadi malah sebaliknya.
Menurut Ubedillah, rezim sekarang justru meneruskan praktik-praktik oligarki dan dictatorship.
Ubedillah kemudian mencontohkan ketika Pemerintah ingin melakukan revisi UU KPK pada 2019.
Wacana tersebut mendapat banyak penolakan dari masyarakat dan mahasiswa, tapi pemerintah tidak bergeming.
"Kita bisa melihat ketika 2019 teman-teman ICW, LBH, bahkan ada ratusan ribu mahasiswa berdemonstrasi. Akhirnya revisi Undang-Undang KPK terjadi,” ujar dia.
Menurut Ubedillah, terjadinya ketidakselarasan antara kehendak masyarakat dengan kebijakan pemerintah karena perilaku elite politik yang pragmatis.
“Problemnya ada di elite politik, partai politik di parlemen hanya jadi stempel kekuasaan saja,” jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News