GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan pandangan terkait tak tercapainya target pembangunan dan dana bantuan sosial (bansos).
Hal itu mengakibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah di depan rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mengatakan bahwa setidaknya ada 2 alasan mengapa suatu proyek bisa tak mencapai target.
Kedua alasan itu adalah terdapat pihak yang berniat menyelewengkan anggaran serta adanya kendala di lapangan.
“Kendala di lapangan itu sangat banyak, mulai dari kendala teknis hingga hukum. Misalnya, pembangunan oleh Kementerian PUPR tentu akan menemui kendala dalam pembebasan lahan,” kata Ngorang kepada GenPI.co.
Menurut Ngorang, setiap kementerian dan lembaga seharusnya sudah terbantu dengan kemajuan teknologi untuk melakukan koordinasi.
Oleh karena itu, hal yang harus benar-benar disusun oleh setiap kementerian dan lembaga adalah laporan dari pelaksanaan program tersebut.
“Tinggal laporannya saja yang harus dipersiapkan oleh kementerian terkait dan bekerja sama dengan pemerintahan yang tingkatnya lebih rendah,” ujarnya.
Ngorang pun mengambil contoh Kementerian PUPR. Dalam rapat kabinet, Kementerian PUPR harus bisa menyajikan laporan terkait program dan proyek pembangunan di lapangan.
Data tersebut didapatkan Kementerian PUPR dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PU di wilayah tempat program pembangunan tersebut dilaksanakan.
“Itu bisa dilaporkan bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana penggunaan anggarannya,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News