GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan penjelasan terkait alur perencanaan proyek kementerian dan lembaga terkait di Indonesia.
Hal itu disampaikan terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu akibat tak tercapainya target pembangunan dan dana bantuan sosial (bansos).
Menurut Ngorang, jika proyek diusulkan dari tingkat daerah, maka pengajuan itu akan dilakukan langsung oleh pemerintah wilayah setempat.
“Kalau proyek itu tingkat provinsi, maka pemprov yang akan mengajukan usulan tersebut. Mereka jelaskan ingin membangun apa di daerahnya tersebut,” ujarnya kepada GenPI.co.
BACA JUGA: Mahfud MD Bicara Soal Korupsi, Manuver Sukarelawan Jokowi Dahsyat
Ngorang mengatakan bahwa ada beberapa jenis pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan raya.
“Jalan itu juga terbagi, ada yang tingkat provinsi atau kota. Nantinya, proposal itu akan diajukan dari tingkat provinsi ke tingkat pusat. Lalu, pusat akan mencairkan anggaran proyek tersebut dalam bentuk APBD,” katanya.
BACA JUGA: Ngorang Yakin, Jokowi Tak Akan Biarkan ini Terjadi Lagi
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Dari situ bisa terlihat rencana proyek yang diusulkan pemerintah daerah. Jika proposal itu disetujui, maka akan langsung dieksekusi,” ungkapnya.
BACA JUGA: Imbas Jokowi Marah pada Kabinet, Pakar Bongkar Proyek Kementerian
Lebih lanjut, pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan jika anggaran sudah dicairkan, maka proyek tersebut akan dieksekusi oleh dinas-dinas terkait di daerah tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
