GenPI.co - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho blak-blakan menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah melakukan tajassus, yaitu orang yang suka mencari kesalahan dan noda pemerintahan sebelumnya untuk menutupi keburukan kinerjanya.
Hal tersebut merespons pemerintah yang kembali melancarkan serangan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasalnya, melalui Mahfud MD, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengobral tanah ke pihak asing. Sebaliknya, praktik obral lahan terjadi pada pemerintahan SBY.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut bahwa pemerintahan Jokowi tidak pernah mengobral tanah ke asing.
Sebaliknya, kasus pengobralan tanah ini hanya perjanjian kontrak dari pemerintahan sebelumnya yakni era SBY yang terjadi sejak 2004-2014.
Hal ini disampaikammua saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6).
"Prof Mahfud ngawur itu ngomongnya," jelas Irwan Fecho kepada wartawan, Selasa (8/6).
Bahkan menurut Irwan Fecho, Mahfud MD dianggap tidak tahu beda HPH (hak pengusahaan hutan) dan HGU (hak guna usaha).
Anggota Komisi V DPR RI ini pun menjelaskan, HPH itu adalah pemberian izin di kawasan hutan dan bukan penguasaan atas tanah di Areal Penggunaan Lain.
"Tetapi (HPH) hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu di dalam kawasan hutan," jelas Irwan Fecho.
Oleh sebab itu, legislator asal Kalimantan Timur ini mengaku sangat aneh jika Mahfud MD bicara pengalihan tanah kepada asing saat pemerintahan SBY, tapi membahas pemberian HPH di masa itu.
"Kalau bicara hak untuk mengusahakan tanah itu HGU namanya. Kalau HPH itu izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu, hutan dan alam atau disebut juga IUPHHK-HA. Tanahnya tidak menjadi hak pemegang izin. Jadi sangat jelas bedanya," tegas Doktor Ilmu Kehutanan ini.
Irwan Fecho lantas menyarankan agar Mahfud MD berhenti menuding pemerintahan sebelumnya, karena justru dapat mempermalukan pemerintahan Jokowi.
"Prof Mahfud sebaiknya berhenti menyalahkan pemerintah sebelumnya. Itu bukan hanya mempermalukan dirinya sebagai pejabat negara, tapi juga mempermalukan atasannya sendiri yaitu presiden Jokowi. Kan jadinya seperti pemerintahan ini tidak bisa kerja tapi bisanya hanya mencari kesalahan pemerintah sebelumnya," jelas Irwan Fecho.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News