GenPI.co - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti angkat suara terkait pasal 219 dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Seperti diketahui, Pasal 219 membahas soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dapat dikenakan sanksi hukuman 3,5 tahun penjara.
Bahkan, hukuman juga diperberat hingga 4,5 tahun penjara apabila hinaan tersebut dilayangkan lewat media sosial.
“Seluruh penghinaan fitnah pencemaran nama baik terhadap orang perorang telah diatur oleh KUHP, undang-undang ITE undang-undang anti diskriminasi dan undang-undang lainnya,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (9/6).
Menurutnya, aturan-aturan tersebut sudah lebih dari cukup untuk memastikan orang mendapat proses hukum saat melakukan fitnah, hoax, dan ujaran kebencian di Tanah Air.
“Membedakan penghinaan terhadap perorang dengan presiden atau lembaga negara lain justru berakibat pada munculnya masalah seputarharkat martabat,” katanya.
Oleh sebab itu, Ray rangkuti menilai hal ini tidak baik untuk kedepannya. Sebab, menurutnya harkat dan martabat rakyat seharusnya dijamin oleh negara.
“Tanpa kecuali, tanpa membedakan status sosial, pekerjaan, ekonomi, suku, dan agama seseorang. Itulah persamaan di mata hukum,” imbuh Ray rangkuti.
Ray Rangkuti juga menilai tidak ada satu pun orang yang boleh diistimewakan dalam penanganan hukum. Bahkan presiden sekalipun.
“Membuat pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau lembaga tinggi negara sama dengan membuat warga negara Indonesia berbeda dimata hukum. Oleh karena itu, kita layak menolaknya,” pungkas Ray Rangkuti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News