GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS blak-blakan menyebut DPR harus tegas dalam menyikapi usulan anggaran tambahan Polri senilai Rp 28,5 triliun.
Menurut Fernando, DPR harus lebih mempertimbangkan skala prioritas dalam usulan penambahan anggaran tersebut.
"Jangan ditambah beban negara sehingga mengambil keputusan yang akan membebani rakyat," kata Fernando kepada GenPI.co pada Kamis (11/6/2021).
Sebab, usulan penaikan anggaran akan berdampak pula pada beban keuangan negara.
Fernando mewanti-wanti, jangan sampai efeknya nanti berimbas kepada rakyat. Misalnya, dengan menaikkan pajak tambahan.
Oleh karena itu, DPR perlu membuat skala prioritas, mana institusi yang dibolehkan menaikkan anggaran dan yang tidak.
"Prioritas negara saat ini ialah pandemi covid-19 dan vaksinasi," katanya.
Seperti diketahui, Polri mengusulkan tambahan anggaran belanja untuk pagu indikatif sebesar Rp 28,8 triliun.
Adapun, rinciannya ialah Rp 10,22 triliun untuk belanja barang. Sedangkan, Rp 18,32 untuk keperluan belanja modal.
Tambahan anggaran ini diklaim akan mendukung fungsi operasional kepolisian, reskrim, intelijen, dan sabhara.
Lalu, pengamanan destinasi wisata, ibu kota negara baru, pemeliharaan transportasi, hingga pengadaan bahan bakar dan minyak.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News