Warisan Utang Presiden Jokowi Mengejutkan, Pakar: Bisa 10 Ribu T

GenPI.co - Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini blak-blakan setuju dan mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengingatkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengenai peningkatan utang selama masa pandemi covid-19.

Pakar Ekonomi ini membeberkan, bahwa utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 6.527 triliun. Namun, juga utang Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 2.143 triliun.

"Utang BUMN keuangan sebesar Rp 1053,18 triliun dan BUMN non-keuangan sebesar Rp 1089,96 triliun. Jadi, total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp 8.670 triliun," jelas Didik J Rachbini dalam keterangan tertulis yang diterima GenPI.co, Rabu (24/6).

BACA JUGA:  Pakar Hukum: Jika 7 Tokoh Ini Sepakat, Jokowi 3 Periode Bisa Gol

Ekonom senior ini, juga menyoroti BUMN yang diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur.

Sebab, kalau gagal bayar atau bangkrut, maka bebannya harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah.

BACA JUGA:  Jangan Sepelekan, Khasiat Minum You C 1000 Sungguh Mencengangkan

"Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp 10 ribu triliun." ungkapnya.

Menurut Didik J Rachbini, bahwa ada konsekuensi yang perlu akan ditanggung apabila utang ini dibiarkan.

BACA JUGA:  Cespleng! Ternyata Ini Vitamin untuk Penderita Covid-19 OTG

"APBN akan lumpuh terkena beban utang ini dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi," bebernya.

Sekarang ini, krisis bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi lantaran penanganan yang dinilai salah kaprah sejak awal.

"Jadi, gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis," jelas Didik J Rachbini.

Bahayanya, jika dalam jangka pendek ini peningkatan kasus tidak bisa ditekan dan Amerika Serikat jadi menaikkan suku bunganya, maka diperkirakan posisi ekonomi Indonesia akan sangat sulit.

"Sementara pajak kita masih rendah dan pembiayaan dari obligasi. Kalau tidak bisa bayar dalam jangka pendek kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia merosot. Jika masih dipercaya bisa mungkin masih bisa profiling utang, minta penangguhan utang, tetapi itu berarti bunganya akan menumpuk," pungkas Didik J Rachbini.(*)