GenPI.co - Julukan The King of Lip Service dari BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo terlalu halus.
Hal itu dikatakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (BEM STHI) Jantera Renie Aryandani, Jumat (2/7).
"Menurut saya sendiri, julukan The King of Lip Service justru terlalu sopan jika dibandingkan dengan tanggung jawab Pak Jokowi selama ini,” katanya dalam sebuah diskusi daring yang digelar ICW.
Dia membeber, Jokowi telah banyak melakukan pelanggaran seperti melemahkan pemberantasan korupsi.
“Pengabaian terhadap pelanggaran HAM, atau bahkan justru menjadi aktor pelanggar HAM itu sendiri semata untuk mengeksploitasi SDA dan tenaga kerja,” katanya
Menurutnya, Jokowi melegalkan segala cara seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan digambarkan adil. "Padahal terdapat penyelundupan hukum di dalam, untuk siapa, ya, untuk oligarki," kata Renie.
Karena itu julukan yang paling tepat untuk Jokowi adalah Bapak Oligarki Indonesia.
“Kalau Soekarno adalah Bapak Proklamator, Soeharto adalah Bapak Pembangunan, enggak salah ketika kami kasih julukan Presiden Jokowi sebagai Bapak Oligarki Indonesia,"ucapnya.
Renie menilai, Jokowi punya kepentingan oligarki sehingga gerakan demokrasi dibungkam.
Hal itu terlihat pada berbagai aspek kehidupan seperti masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, dan sebagainya.
Ketika kelompok tersebut bersuara, seketika itu pula dibungkam dan dibentengi aparat keamanan TNI-Polri.
Renie lantas menyebut kasus yang terjadi di Wadas, Purworejo dan juga di Kalimantan Selatan, yang disebutnya sebagai kekejaman.
"Darah-darah manusia yang terpaksa mengucur karena kekejaman aparat TNI-Polri yang katanya mengayomi, melindungi, ternyata justru memberi rasa tidak aman, terancam, dan trauma dengan mereka," kata dia.
Renie menambahkan, Jokowi memang beberapa kali mengatakan bahwa pemerintah mempersilahkan masyarakat memberikan kritik.
Namun dia menilai kaki tangan rezim bergerak di bawah tanah untuk membungkam suara-suara itu.
"Entah itu berwujud influencer pemerintah, pendamba komisaris, tukang rangkap jabatan, atau siapa pun mereka,” pungkas dia. (JPNN/GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News