GenPI.co - Blok Politik Pelajar blak-blakan menyuarakan pemecatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta jajarannya di Kabinet Indonesia Maju Jilid II.
Hal tersebut diungkapkan salah satu anggota Blok Politik Pelajar Daffa dalam konferensi persnya melalui virtual bertema "Tidak Usah Malu-Malu, Saatnya Pecat Jokowi!".
Pernyataan keras tersebut disampaikan, karena Pemerintahan Jokowi dianggap sama sekali tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat dalam sejumlah kebijakan pemerintah dan dianggap merugikan masyarakat.
Apalagi, menurut Daffa, bahwa pemerintah Jokowi tidak pernah mendengarkan aspirasi dalam setiap aksi demonstrasi untuk membatalkan sejumlah UU yang dianggap merugikan masyarakat.
Seperti contoh Revisi UU KPK hingga Omnibus Law Cipta Kerja. Ditambah, dengan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang dianggap cukup lambat.
"Sudah saatnya kita tidak lagi malu-malu dalam mendengungkan seruan pemecatan Presiden Jokowi beserta jajaran-jajarannya," jelas Daffa dikutip GenPI.co, Sabtu (3/7).
Menurut Daffa, bahwa saat ini Indonesia menempatkan posisi 102 dari 172 di Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Apalagi, ditambah kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara saat pandemi, yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang sangat memerlukan bantuan.
Tak hanya itu, persoalan tersebut ditambah kesenjangan yang terus meluas, karena satu persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara.
"Pantas saja, negara cukup pelit untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang gratis. Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi babak akhir dari kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Kesehatan Anda tidak pernah diprioritaskan sejak awal," bebernya.
Daffa pun menambahkan, Jokowi bertanggungjawab atas 2,16 juta kasus Covid-19 yang terdeteksi dan bertanggung jawab atas terbunuhnya 1.026 tenaga kesehatan.
"Selama Jokowi masih duduk di Istana Presiden, Pandemi Covid-19 tidak akan berakhir di Indonesia," jelasnya.
Menurutnya, penerapan PPKM Darurat yang kini dilakukan pemerintah pusat, hanya untuk melindungi sektor-sektor ekonomi, investor dan juga pembangunan jalan tol yang terus digaungkan oleh Jokowi.
"Apabila benar Jokowi peduli, harusnya dia membiayai tes Covid-19, memberikan bantuan sosial yang layak, mensosialisasikan penyakit dengan baik, atau sudah melaksanakan PPKM sejak jauh-jauh hari," ungkapnya.
Bahkan, anggota Blok Politik Pelajar ini mengatakan, Jokowi bukan negarawan, bapak pembangunan, reformis ataupun pancasilais.
"Dia hanya ada untuk memuluskan langkah-langkah orang kaya untuk semakin memperkaya diri. Melalui mengubah aturan masuk ke permainan, membuat lawan cedera, mengubah aturan main, dan akhirnya mengganti wasit sesuai dengan keinginan," katanya.
Oleh karena itu, Daffa berharap masyarakat tak perlu lagi percaya dengan langkah pemerintah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi.
"Sudah seharusnya kita tidak percaya lagi dengan tindakan dan omongan beliau. Sekali lagi, sudah saatnya kita menuntut pemecatan Jokowi. Warisan reformasi telah sirna, demokrasi dihabisi, rakyat dibodohi, dan tidak becus dalam menangani permasalahan nasional," bebernya.
Daffa pun mengajak masyarakat untuk golput pada pemilu presiden 2024 mendatang.
"Anda memilih orang yang tidak peduli nasib anda. Elite politik selalu takut dengan narasi golput, sudah saatnya hal tersebut direalisasikan. Dan jangan lupa, jangan mau dibodoh-bodohi oleh narasi orang baik," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News