GenPI.co - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha mengkritisi rencana pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 berbayar melalui apotek tertentu.
Ia mengkhawatirkan program yang dikenal dengan Vaksinasi Gotong Royong tersebut akan memunculkan komersialisasi vaksin yang sangat dibutuhkan saat kondisi darurat.
"Apakah pemerintah memanfaatkan sumbangan vaksin dari negara-negara lain, lalu menjadikan persediaan vaksin sebelumnya sebagai barang dagangan?" kata Abdul dikutip dari JPNN.com, Selasa (13/7).
Abdul menyebut bahwa Indonesia patut meniru Malaysia dan Filipina yang bersikukuh tidak memperdagangkan vaksin Covid-19.
Selain itu, Abdul juga mengingatkan pemerintah soal potensi pemalsuan vaksin.
"Dalam situasi sepelik sekarang, saya khawatir pemerintah belum siap membangun safeguard untuk menangkal perdagangan gelap vaksin dan penjualan vaksin palsu," cetusnya.
Senator asal Sulawesi Tengah itu juga menegaskan potensi pemalsuan vaksin cukup besar.
Ia mencontohkan praktik pemalsuan masker, oximeter, sertifikat vaksinasi, bahkan tes usap (swab test) antigen.
"Makin nyata bahwa inisiatif perekonomian lewat perdagangan vaksin justru mendatangkan persoalan keamanan dan penegakan hukum yang luar biasa peliknya," tegasnya. (esy/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News