GenPI.co - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menyoroti masalah komunikasi publik dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar komunikasi pemerintah kepada masyarakat mampu melahirkan optimisme dan ketenangan.
Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga mengaku setuju dengan penilaian yang diberikan Jokowi itu.
"Karena, komunikasi publik yang berkaitan dengan covid-19 selama ini jauh dari pesan-pesan yang berisi optimisme dan ketenangan," ujar Jamiluddin Ritonga kepada GenPI.co, Senin (19/7).
Menurutnya, komunikasi ala pemerintah lebih dominan berisi pesan-pesan yang memuat kepentingannya daripada masyarakat.
"Akibatnya, komunikasi yang dikembangkan lebih banyak berisi paksaan, baik berupa sanksi, ancaman, kekhawatiran, atau ketakutan," tutur Jamiluddin Ritonga.
Penyampaian pesan-pesan seperti itu, disebut komunikasi koersif. Komunikasi koersif tidak efektif digunakan kepada khalayak yang mengalami situasi krisis.
"Pesan seperti itu justru menjadi bumerang, karena disampaikan bukan dari orang yang kredibel," beber Jamiluddin.
Suka tidak suka, kredibilitas pemerintah pusat, terutama yang bertanggung jawab menangani PPKM Darurat, bukanlah sosok yang dipercaya masyarakat.
"Akibatnya, pesan-pesan yang disampaikan pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat. Sebagian masyarakat akhirnya lebih mempercayai pesan-pesan terkait covid-19 dari teman, keluarga, atau media sosial," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News