Sekjen DPR Indra Iskandar Ditunjuk Komisaris BUMN Tidak Etis

GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai Sekjen DPR Indra Iskandar ditunjuk sebagai komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tidak etis.

"Mengesankan seolah-olah jabatan Sekjen DPR RI dapat dikerjakan sebagai pekerjaan sambilan," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Kamis (22/7).

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menjabarkan, tugas dan fungsi Sekjen DPR RI cukup banyak sehingga memerlukan konsentrasi dan waktu untuk menyelesaikannya dengan optimal.

BACA JUGA:  Rizal Ramli Bandingkan Rezim Soeharto dan Jokowi, Jleb

"Karena itu, sulit dibayangkan kinerja Sekjen DPR RI akan optimal bila merangkap jabatan komisaris di salah satu BUMN," jelasnya.

Selain itu, sebagai lembaga politik, dirinya mengkhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.

BACA JUGA:  Mendadak, Luhut Bilang Semua Harus Waspada

"Karena itu, pimpinan DPR RI harus bersikap dengan meminta Indra Iskandar memilih salah satu jabatan saja," tegasnya. (*)