GenPI.co - Pakar politik Rochendi memberikan kritik terhadap penanganan pemerintah selama penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menurut Rochendi, ada paradoks yang dilakukan pemerintah dalam menjalani kebijakan penanganan pandemi covid-19.
“Banyak masyarakat yang dipidanakan hanya karena mereka ingin ibadah di rumah ibadah,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (23/7).
Rochendi pun mempertanyakan dasar hukum dari tindakan aparat kepolisian dalam melakukan hal tersebut.
“Masak orang ke masjid dibubarkan, tetapi mal tetap dibuka?” tuturnya.
Akademisi itu menilai bahwa pemerintah selama ini bertindak seakan-akan seluruh sektor sudah berkoordinasi dalam menghadapi pandemi.
Namun, tidak ada bukti nyata dari apa yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jika ada koordinasi, masalah sepele tentu tak akan terjadi atau bahkan menjadi masalah besar,” ungkapnya.
Rochendi mengatakan bahwa saat ini masih banyak masalah yang terus dilakukan pemerintah selama penanganan pandemi covid-19.
“Itu artinya pemerintah tidak bisa mengantisipasi tiap langkah yang diambil, padahal semua keputusan bisa diprediksi sebab akibatnya,” katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News