GenPI.co - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar meminta pemerintah untuk segera melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan catatan semakin memperketat protokol kesehatan.
"Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak gebyah uyah. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," ucap Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar saat menghadiri undangan dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (27/7/2021) kemarin.
Menanggapi hal itu, Mahfud MD mengatakan pihaknya sudah bekerja sekuat tenaga dalam menekan perkembangan Covid-19, meski memang pemerintah saat ini membutuhkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk MUI pusat.
"Pemerintah sudah menjelaskan program-program di media massa, sekarang menunggu kritik yang disertai saran, apa yang kurang dari pemerintah selama ini dalam menangani Covid-19," terang Mahfud.
Dia juga menegaskan masukan dan usulan dari MUI akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan selanjutnya dalam menangani Covid-19.
"Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Kholil tadi juga mengusulkan yang diketatkan prokesnya saja. Oke, nanti kita (pemerintah) evaluasi sebagai masukan," ungkap Mahfud.
Dalam acara dialog itu hadir juga salah satu pimpinan MUI yang juga Ketua Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah, KH. Abdullah Djaidi, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI KH. Amirsyah Tambunan, KH. Azrul Tanjung, KH. Masduki Baidlowi, KH. Cholil Nafis, KH. Abdullah Djaidi dan beberapa pimpinan MUI pusat lainnya.(antara/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News