Pengakuan Mahfud MD Mengejutkan: Itu Masalah Memang, Sudah Lama..

GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendadak mengakui persoalan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah lama terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat memberikan materi dalam acara Silaturahmi Virtual Menko Polhukam dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, Pimpinan Ormas Lintas Agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah, Sabtu (31/7).

Namun, hal tersebut menurut Mahfud MD, di masa pandemi ini persoalan-persoalan yang sudah ada jadi lebih menyita perhatian publik.

BACA JUGA:  Khasiat Mengonsumsi Labu Siam Sangat Dahsyat, Bikin Terbelalak

"Itu (bansos) masalah kita memang dan itu sudah lama. Cuma sekarang ini ketika terjadi Covid-19 seperti ini baru terasa," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD mengakui, bahwa salah satu masalah bansos yakni soal administrasi.

BACA JUGA:  Nasib 4 Shio Mendadak Tajir, Rekening Banjir, Cicilan Lunas

Bahkan, di berbagai daerah ada yang masih takut mengeluarkan dana bansos.

Penyebabnya, jika prosesnya dianggap tidak memenuhi standar yang ditentukan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada potensi dugaan korupsi.

BACA JUGA:  Menjaga Kekebalan Tubuh, Ini Dia 3 Merek Terbaik Vitamin D

"Jadi ada aturannya mengeluarkan uang itu banyak yang takut juga. Nanti saya keluarkan, saya kasih orang lalu nanti dianggap prosesnya salah, kemudian dianggap korupsi," beber Mahfud MD.

Tak hanya itu, ada pula persoalan geografis, yakni sasaran bansos tinggal di tempat sangat jauh dan sulit dijangkau dalam waktu tertentu.

Untuk mengatasinya, Presiden Joko Widodo telah menerapkan kebijakan penyaluran bansos menggunakan rekening.

Selain memudahkan penyaluran, penyaluran lewat rekening juga mencegah potensi bansos dikorupsi.

Namun, ternyata masih banyak warga desa yang ternyata tidak tahu apa itu rekening.

"Banyak yang tidak memiliki rekening. Apabila menunjuk keluarga yang punya rekening, kami takut juga mereka ini siapa. Apakah benar mewakili keluarganya dan lain-lain. Sehingga ini juga jadi persoalan," bebernya.

Mahfud MD juga menjelaskan, persoalan lainnya yakni data penerima bansos yang tidak sinkron antara milik pemerintah pusat dan daerah.

"Kementerian Sosial punya data sendiri. Lalu kabupaten/kota punya data sendiri yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri punya data berbasis administrasi kependudukan sendiri," ungkap Mahfud.

"Sehingga banyak persoalan. Itu yang kita hadapi sekarang," imbuhnya.(*)