GenPI.co - Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari sumbangan fiktif Rp 2 triliun oleh keluarga almarhum Akidi Tio.
"Sebagai pribadi, ini kelemahan saya sebagai pemimpin. Sebagai manusia biasa, saya mohon maaf, ini terjadi atas ketidakhati-hatian saya," ujar Eko saat menggelar konferensi pers di Mapolda Sumsel, Kamis (5/8)
Merespons hal tersebut, Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra menilai Eko terjerat oleh imajinasinya sendiri.
"Terpukau dengan tawaran yang tidak jelas dan tidak terukur sehingga bukanlah perkara penipuan, tetapi dia tertipu daya yang menipu dirinya sendiri," ujar Azmi dalam keterangan yang diterima GenPI.co, Jumat (6/8).
Azmi menilai sikap meminta maaf Eko sebagai hukuman dalam perkara kontroversi atas sumbangan Rp 2 triliun sekaligus wujud tanggung jawab moral dan jabatan yang melekat pada dirinya.
"Akhirnya dia sadar dan merasa ada tindakannya yang salah, tidak teliti atas keterangan, informasi, dan dokumen yang lengkap dan ketidaksesuaian fakta dari si penyumbang," jelasnya.
Hal itu kata Azmi menunjukkan bahwa Eko abai atas asas proporsionalitas yang semestinya sebagai pimpinan kepolisian mengutamakan keseimbangan antara kewajiban dan hak.
Selain itu, kata Azmi, Eko juga telah melanggar asas profesionalitas yang semestinya dalam tugasnya mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan perundang-undangan.
"Akibatnya dia sampai terkecoh atas keterangan penyumbang yang semestinya tidak dapat dipercaya," ujar Azmi.
Azmi menambahkan, seharusnya Kapolda Sumsel lebih cermat melihat sebuah keadaan.
Namun, menurut Eko, permintaan Eko tersebut patut untuk diapresiasi sebagai wujud pertanggungjawaban.
"Permintaan maaf ini mengirimkan sinyal bahwa kisah prank sumbangan tingkat nasional ini telah selesai tuntas," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News