GenPI.co - Pemotongan vonis dari para terpidana korupsi, seperti mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki, dan Edy Prabowo menuai kritik tajam.
Anggapan penetapan hukum yang tidak adil terhadap para koruptor pun timbul di tengah masyarakat.
Pendiri KedaiKOPI Hendri Satrio turut menyoroti polemik hukum yang terjadi dalam kacamata demokrasi.
Menurutnya, sebuah negara demokrasi bisa dikatakan baik jika melaksanakan tiga hal, yakni ekonomi yang merata, hukum yang tidak tebang pilih, dan kedewasaan berpolitik.
"Jadi, kalau demokrasinya mau bagus, hukum tidak boleh tebang pilih. Artinya, harus dikawal sama petugas demokrasi, termasuk Presiden Jokowi," ucap Hendri kepada GenPI.co, Kamis (5/8).
Hensat, sapaan akrabnya, menilai Presiden Jokowi perlu meninjau kembali kepada Jaksa Agung dalam penanganan kasus tersebut.
Selain itu, Hensat menyarankan Jokowi agar meminta evaluasi dari empat orang terdakwa, yakni Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki, Juliari P Batubara, dan Edy Prabowo.
"Presiden Jokowi bisa meminta untuk mengevaluasi putusan dari minimal empat orang itu," tegasnya.
Hensat lantas mengungkapkan kasus korupsi bantuan sosial dari mantan Mensos Jualiari bukan hal yang biasa.
Sebab, kata dia, pemotongan vonis penjara Juliari sangat menyakitkan bagi masyarakat yang terdampak.
"Ini bansos, loh, bukan hal sepele. Jadi, dia memanfaatkan kesenangan pribadi saat masyarakat susah," imbuhnya.
Seperti diketahui, Juliari divonis 11 tahun penjara yang sebelumnya dikabarkan akan mendapat hukuman mati.
Sedangkan ketiga terpidana lainnya, Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki, dan Edy Prabowo juga mendapat diskon hukuman. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News