GenPI.co - Sikap Ketua Umum DPR RI Puan Maharani yang kritis terhadap pemerintah, terutama terkait penanganan pandemi kini tengah jadi sorotan.
Sebab, Puan Maharani yang juga satu partai dengan Joko Widodo seakan saling bersebrangan.
Namun, di balik itu semua PDIP menyatakan bahwa partai selalu mendukung pemerintahan Jokowi. Begitupun dengan Puan Maharani.
Kritik yang disampaikan kepada pemerintah murni merupakan salah satu amanat tugas sebagai lembaga legislatif yang wajib melakukan fungsi pengawasan dengan baik.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa DPR merupakan mitra pemerintah yang bertugas untuk menyuarakan keresahan rakyat.
“Mbak Puan sebagai Ketua DPR. DPR itu kan menjadi mitranya pemerintah. Nah selain mitra, fungsi DPR juga adalah menyuarakan apa yang menjadi fenomena atau dinamika atau keresahan dari publik. Nah jadi yang disampaikan oleh Mbak Puan itu masih tahap, rahanah sebagai ketua DPR, sebagai parlemen,” kata Masinton dikutip GenPI.co, Senin (9/8)
Dia mencontohkan kritik yang dilontarkan DPR terkait kebijakan PPKM. Menurut Masinton, kritik seperti ini harus disampaikan karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
“Umpama penerapan PPKM yang dikritisi Mbak Puan, itu kan berangkat dari keresahan masyarakat. Kok PPKM ini jadi alat merepresif masyarakat gitu loh. Kok enggak keliatan persuasif. Sebagai ketua DPR ya harus menyampaikan itu dong,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Masinton, mengkritisi berarti memberikan masukan pada pemerintah karena pemerintah harus dibantu.
“Enggak bisa mereka (pemerintah) kerja sendiri, mana yang belum pas kan harus diberitahu, harus diingatkan. Jadi apa yg disuarakan oleh Mbak Puan itu masih ranah sebagai Ketua DPR, suara-suara masyarakat. Itu bagian dari mendengar suara masyarakat. Terus kemudian disampaikan ke pemerintah sebagai eksekutif, pelaksana,” ucap Masinton. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News