GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri membongkar temuan kelebihan bayar dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta terlihat blak-blakan mengungkap kejanganggalan dana yang digunakan Pemprov DKI.
Rudi mengatakan Anies Baswedan tengah melakukan drama kelebihan bayar dimulai dari kelebihan bayar hampir Rp 5,8 miliar untuk masker N95 di Jakarta.
"BPK bilang masker itu bisa dibeli dengan harga Rp 60 ribu, tetapi Anies mengeluarkan Rp 90 ribu. Nah, selisih Rp 30 ribu itu ke mana? Ini kuat aroma korupsinya, entah dari mana. Namun, mengapa Anies diam saja," ucap Rudi kepada GenPI.co, Senin (9/8).
Selanjutnya, Rudi menyoroti kelebihan bayar bagi pegawai pensiun atau mengundurkan diri yang tetap dibayar di Jakarta.
Dia mengaku sangat heran melihat temuan tersebut karena bisa terjadi di Pemprov DKI.
"Sangat aneh, ya. Pegawai yang meninggal pun masih mendapat bayaran," jelasnya.
Selain itu, Rudi menilai BPK telah menemukan kelebihan bayar lainnya, seperti kasus air limbah dan rapid tes covid-19.
Menurutnya, temuan tersebut sangat jelas untuk KPK agar meminta keterangan dari Anies Baswedan.
"Kelebihan bayat air limbah sebanyak Rp 1,5 miliar, dan rapid tes Rp 1,1 miliar. KPK bisa saja segera meminta keterangan Anies, tetapi mengapa seolah tak tersentuh," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News