GenPI.co - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengomentari soal pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021.
Dia menyebut, keputusan itu menjadi pembatasan aktivitas tersebut tidak berhasil menurunkan laju paparan Covid-19.
Di satu sisi, masyarakat merasa tertekan akibat tak terpenuhinya kebutuhan ekonomi di tengah pembatasan.
Ditambah lagi, lanjutnya, banyak pekerja yang tak lagi bekerja lantaran diberhentikan dari perusahaannnya.
Mereka ini sudah sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Senin (9/8) malam.
Jamiluddin menyebut, rakyat menjadi pihak yang paling terdampak dalam kondisi ini makin frustrasi dari hari ke hari.
“Dikhawatirkan masyarakat akan makin nekat dan tak peduli dengan semua aturan pemerintah terkait PPKM Level 4,"
Jika itu terjadi, hal ini akan memicu terjadinya krisis sosial karena desakan kebutuhan hidup tidak dibarengi dengan pendapatan yang memadai akibat pembatasan.
Oleh karenanya, dia meminta pemerintah untuk membuat kebijakan baru yang lebih efektif.
Selain itu, Jamiluddin juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat selama ini.
Evaluasi terkait kelayakan jumlah kompensasi yang diberikan pada masyarakat.
"Kalau kompensasi itu belum diberikan secara wajar kepada semua masyarakat yang terdampak Covid-19, maka tak selayaknya pemerintah terus memperpanjang PPKM Level 4," kata Jamiluddin Ritonga.(JPNN/GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News