GenPI.co - Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyoroti sikap pemerintah yang menghapus mural Jokowi 404 not found.
Sebab menurutnya, tidak sejalan dengan prinsif demokrasi yang sudah disepakati bangsa ini.
“Menguatkan dugaan pemerintahan Jokowi antikritik,” ucapnya kepada GenPI.co, Senin (16/8).
Dosen Universitas Esa Unggul itu menyebutkan mural tersebut tidak ada kaitannya dengan pelecehan lambang negara seperti yang dikatakan pemerintah.
“Sebab, Jokowi sebagai presiden bukanlah lambang negara, karena itu, tidak sepantasnya mural tersebut dihapus,” paparnya.
Menghapus mural tersebut sama halnya pemerintah melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi.
“Jadi, penguasa tampaknya belum siap untuk menerima kritik. Bagi mereka kritik seolah aib yang memalukan,” kata Jamiluddin.
Menurut mantan Dekan FIKOM tersebut, para penguasa dinilai belum siap hidup di negara demokrasi.
“Mereka masih merasa seperti raja yang mana rakyat hanya boleh mengaminkan titah sang raja,” paparnya.
Karena itu, kritik terhadap penguasa dianggap sama saja menunjukkan aib.
“Tak heran bila para pengkritik harus ditindak,” tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News