GenPI.co - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, mengaku khawatir dengan rencana MPR untuk melakukan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.
"Siapa yang menjamin bahwa pembahasannya nanti tidak akan melebar? Karena kan masing-masing memiliki hak, ini kan domainnya politik," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8).
Politikus Partai Demokrat tersebut menegaskan proses amendemen terbatas untuk mewadahi PPHN masih sangat panjang.
"Jadi, belum ada sama sekali keputusan apa pun,” ucapnya.
Syarief Hasan juga membenarkan pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny Kabur Harman yang mengatakan belum ada pembahasan di tingkat MPR terkait rencana amendemen terbatas Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
“Jadi, betul apa yang disampaikan Pak Benny Harman. Saya menggarisbawahi," katanya.
Sebelumnya, Benny Kabur Harman mengatakan bahwa pernyataan Bamsoet di Sidang Tahunan MPR merupakan pernyataan pribadi.
"Jadi omongan Bamsoet itu omongan pribadi, menurut saya Bamsoet itu melakukan pembohongan publik karena tidak pernah ada pembahasan di tingkat MPR tentang hal itu," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).
Benny mengatakan, sampai saat ini, MPR masih melakukan penggodokan, serta masih pembahasan. Salah satu yang sudah menjadi kesepakatan bersama yaitu terkait pentingnya PPHN.
Sementara itu Bamsoet kembali menegaskan bahwa amendemen terbatas tidak akan melebar ke persoalan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Bamsoet di peringatan Hari Konstitusi 2021, Rabu (18/8).
"Kami tidak pernah bicara mengenai tiga periode di MPR ini. Betul Pak Arsul, Pak Syarief, Pak Muzani, Pak Fadel?" tegasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News