GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi komentar terkait pernyataan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.
Sebelumnya diketahui, Jazilul mengaku belum bisa memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 dan menilai pandemi covid-19 menjadi kendala dalam melaksanakan pemilu.
“Tokoh ini pula yang mendukung gagasan Presiden 3 periode beberapa waktu lalu, orang dengan kompetensi ahistoris ini berbahaya untuk kehidupan keberdayaan masyarakat demokratis,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Kamis (19/8).
Menurut Satyo, Jazilul juga merupakan ancaman terhadap masyarakat yang menginginkan demokrasi. Bahkan, Satyo juga menilai Jazilul hipokrit dan selalu haus kekuasaan.
“Dengan kapasitasnya sebagai wakil ketua MPR mestinya dia paham aturan, pelaksanaan pemilu 2024 itu perintah UU,” tuturnya.
Menurut Satyo, pernyataan Jazilul hanyalah bentuk mencari perhatian atau cari muka semata.
Sebab, menurutnya DPR dan para pendukung pemerintah sudah ngotot minta Pemilu dan Pilkaga dilangsungkan secara serentak pada 2024.
“Meski dengan resiko overload resources, negara harus menggelar seluruh jenis pemilu dengan alasan menjalankan amanat konstitusi.
Satyo juga mengatakan bahwa amanat tersebut tercantum dalam UU no 7 thn 2017 ttg Pemilihan Umum dan UU no 6 thn 2020 ttg Penetapan Perppu no 2 thn 2020 ttg Perubahan Ketiga atas UU no 1 thn 2015 ttg Penetapan Perppu no 1 thn 2014 ttg Pilkada.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News