GenPI.co - Pakar Ekonomi Faisal Basri mendadak membeberkan data soal alokasi belanja negara terbesar yang bersumber dari utang selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan Faisal Basri melalui tulisan di situs pribadinya, Jumat (20/8).
Faisal Basri memaparkan data tersebut sebagai respons atas kritik dari seorang warganet yang menyebut utang Pemerintahan Jokowi yang membengkak bisa diwajarkan jika diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur.
Menurut Faisal Basri, selama Pemerintahan Jokowi, belanja paling tinggi bukan untuk infrastruktur melainkan untuk membayar bunga utang.
"Karena infrastruktur 'murni' sejatinya tidak habis dipakai dalam satu tahun, maka alokasinya akan tercermin dari belanja modal," jelas Faisal Basri.
Faisal Basri pun blak-blakan menampilkan tabel data yang menunjukkan belanja modal selama kurun waktu 2014-2019 ternyata hanya 21 persen.
"Peningkatan terbesar ternyata untuk bayar bunga utang (106 persen). Menyusul belanja barang yang naik 89 persen, lalu belanja pegawai 54 persen. Belanja sosial hanya naik sebesar 15 persen," beber Faisal Basri.
Adapun, pada kurun waktu terbaru yakni 2019-2022, peningkatan belanja yang bersumber dari utang masih dipegang oleh pos pembayaran bunga utang.
"Pos bantuan sosial menduduki posisi kedua dengan kenaikan 30 persen. Tentu kita bisa memahami kenaikan ini mengingat pemerintah harus lebih banyak mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi," ungkapnya.
Faisal Basri mengatakan, sebagian besar dana untuk pembangunan infrastruktur tidak berasal dari APBN.
Pemerintah banyak menugaskan BUMN untuk mencari dana sendiri di pasar dengan berutang ke bank maupun menerbitkan obligasi.
"Oleh karena itu, utang BUMN nonkeuangan turut melonjak. Pada akhir Maret 2021 sudah melampaui satu kuadriliun rupiah," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News