GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah angkat suara terkait keputusan pemerintah memangkas anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Seperti diketahui, pemerintah akan memberlakukan pemangkasan tersebut pada 2022 lantaran optimistis bisa menekan laju tambahan kasus corona ke depannya.
“Sah saja optimisme itu muncul, selama bukan asumsi belaka,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (20/8).
Kendati demikian, menurut Dedi, rasa optimis itu harus dibarengi dnegan strategi sistematis untuk memastikan pandemi berakhir.
“Artinya menteri Risma harus bicara data, bukan hanya optimisme subyektif,” tuturnya.
Dirinya lantas memberikan saran bahwa pemerintah harus bisa memastikan keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
“Jika demikian, maka pengurangan anggaran juga bukan perkara pasti, karena harus ada kepastian keberhasilan penanganan pandemi,” tandasnya.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bahwa akan ada penurunan anggaran perlindungan sosial pada 2022.
Hal tersebut berdasarkan rasa optimisme angka harian Covid-19 yang terlihat menurun.
"Penanganan Covid-19 akan lebih baik apalagi vaksinasi hampir tuntas," ujar Risma konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022.
Risma juga mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial yang besar pada tahun 2021 ini juga disebabkan masuknya varian Delta ke Indonesia pada pertengahan tahun ini.
“Awalnya kan kami memperkirakan Covid-19 selesai April 2021. Tapi ada varian delta yang kemudian menjadi tinggi lagi. Sehingga, kami melakukan penguatan bantuan sosial tunai selama dua bulan,” ujar Risma. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News