GenPI.co - Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule menilai Menko Maritim dan Inverstasi Luhut Binsar Pandjaitan dicap sebagai oligarki baru.
"Oligarki adalah pembunuh demokrasi, tapi Luhut malah jadi oligarki baru," kata Iwan melalui akun Twitter-nya, Senin (23/8).
Praktik oligarki sejauh ini masih memenuhi ruang politik di tanah air. Padahal, adanya oligarki justru akan merusak sendi-sendi demokrasi.
"Oligarki tak hanya penghalang cita-cita kebangsaan, tapi pembunuh demokrasi," ungkapnya.
Dia menjelaskan, seorang pejabat negara harusnya bekerja dengan mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara serta mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Akan tetapi, fakta di lapangan mengatakan hal berbeda seperti tambang emas di Intan Jaya, Papua yang disinyalir dikuasai oleh segelintir pihak.
"Toba Sejahtera Group ini dimiliki sahamnya oleh pejabat kita, namanya Luhut Binsar Pandjiatan," jelas Fatia dalam potongan video yang diunggah Iwan Sumule.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebelumnya merilis laporan bertema “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya" pada 12 Agustus 2021 lalu.
Sejumlah LSM yang turut terlibat adalah YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.
Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik.
Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News