Baliho Puan hingga AHY Cemari Klaten, Begini Kata Pemkab

GenPI.co - Puluhan baliho bergambar elite politik saat ini bertebaran di berbagai pelosok daerah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Baliho yang disebut-sebut berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 tersebut bergambar sejumlah elit politik di antaranya Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin Iskandar.

Menurut, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Klaten, Agus Suprapto, sampai saat ini belum ada izin untuk memasang baliho para politisi tersebut.

BACA JUGA:  Politikus Sedang Sibuk Pasang Baliho, Moeldoko Malah Tenang

"Belum, belum ada yang izin masuk ke saya. Prosedurnya, vendor harusnya mengajukan perizinan ke DPMPTSP," ungkap Agus Suprapto dalam keterangan resmi yang diterima GenPI.co, Selasa (24/8).

Ia melanjutkan, setelah mengajukan izin, pihak dinas akan berkoordinasi dengan instansi lain mengecek. Ada DPU PR, Satpol-PP dan lainnya.

BACA JUGA:  Soal Sorotan Baliho Airlangga Hartarto, Golkar Beri Respons Tegas

"Setelah itu DPMPTSP akan cek lokasi bersama tim. Ada DPU PR, Dinas Perwaskim, BPKD, Satpol-PP dan lainnya," lanjut Agus.

Agus mengaku hingga saat ini pihaknya belum melakukan pendataan berapa jumlah baliho politik tersebut.

"Pendataan kewenangan di BPKD. Meskipun pasangnya di pihak ketiga tetapi idealnya tetap mengurus perijinan sebab baliho itu sebuah informasi," sebut Agus.

"Dari sisi pendapatan, pajak dan retribusi itu ke BPKD tapi sampai sekarang izinnya belum ada. Kalau yang namanya reklame itu kan foto bagaimana, tulisannya apa harus jelas, " lanjut Agus.

Agus mencontohkan saat Pilkada, Pileg dan Pilpres pemasangan baliho tokoh juga ada yang izin. Saat Pilkada, Pileg dan Pilpres ada yang izin meskipun minoritas.

Ditanya soal sanksi, ujar Agus, soal izin bukan kewenangan DPMPTSP tetapi di Satpol PP karena terkait dengan penegakan Perda.(*)