Heboh Tagar Presiden Mundur Rakyat Bersyukur, Ngeri-Ngeri Sedap

GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan buka suara terkait Tagar 'Presiden Mundur Rakyat Bersyukur' yang sempat trending di media sosial Twitter.

Menurut Refly Harun, tagar itu sama nilainya dengan Jokowi lanjut 3 periode.

Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik ini dalam video yang tayang di YouTube Refly Harun, Jumat (27/8).

BACA JUGA:  4 Zodiak Borong Keberuntungan, Rezeki Masuk Rekening, Utang Lunas

"Mengatakan Jokowi mundur itu sama nilainya mengatakan Jokowi terus 3 periode dengan Jokpro-nya," jelas Refly Harun.

Akademisi itu pun membeberkan, presiden mundur ada dalam konstitusi. Presiden bisa diganti dengan dua sebab.

BACA JUGA:  Rezeki Akhir Agustus Bikin Terbelalak, Rekening 4 Shio Berisik

"Satu melalui kalender ketatanegaraan pemilu, satunya di luar agenda, baik karena berhenti atau diberhentikan," ungkapnya.

Refly Harun melanjutkan, kalau berhenti bisa karena berhalangan tetap, seperti sakit permanen atau meninggal dunia. Jika diberhentikan seperti pemakzulan.

BACA JUGA:  Kocok Pepaya Peras Jeruk Nipis Bikin Pria Dahsyat, Siap Goyang

"Jadi, dalam konteks ini mundur itu berarti berhenti. jadi ini perkara konstitusional walaupun negeri-ngeri sedap," bebernya.

Refly Harun mengungkapkan, sebuah fenomena trending seperti ini perlu diketahui juga untuk mengukur tingkat popularitas kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.

"Menurut survei indikator politik yang terbaru, terus turun. Sekarang kepercayaan publik kira-kira tinggal 59 persen saja," kata Refly Harun.

"Bahkan, menurut survei lainnya LSI kalau untuk menangani pandemi tinggal 43 persen," lanjutnya.

Menurut Refly Harun, kepercayaan yang tinggal 59 persen bukan kepercayaan publik yang besar dalam menghadapi arus opini rakyat.

"Jadi, sekali lagi ini adalah soal mengukur sejauh mana masyarakat atau rakyat masih menginginkan keberlanjutan kepemimpinan ini," ujarnya.

Melihat hal itu, Refly Harun mengingatkan, bahwa yang paling penting namanya aspirasi tidak boleh dipaksanakan, tapi tidak boleh juga ditekan.

"Kalau kita berkomitmen untuk menjadi negara yang demokratis, menghargai hukum, menghargai konsitusi. Baik itu dukungan, pujian, maupun kritik yang tajam sekalipun sama sahnya untuk eksis dan hadir di negara ynag kita cintai ini," kata Refly Harun.(*)