Marak Kasus Korupsi, Pengamat: Pemerintah Tidak Sensitif

GenPI.co - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Zaki Mubarak angkat bicara terkait pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi. 

Menurut Zaki, biaya mahal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi pintu masuk terjadinya korupsi.  

"Perlu dicarikan terobosan, dari segi regulasi dan praktis, sehingga pilkada tidak berbiaya mahal," kata Zaki kepada GenPI.co, Senin (30/8). 

BACA JUGA:  Hasan Aminuddin Ditangkap, Wakil Ketua Umum NasDem Beri Tanggapan

Zaki mengatakan, selama ini untuk pemilihan bupati atau wali kota menghabiskan puluhan miliar.

Untuk menjadi Gubernur bahkan membutuhkan dana mencapai lebih dari Rp 1 triliun. 

BACA JUGA:  Pemimpin Daerah Kerap Terjerat Korupsi, Pengamat Beber Alasannya

"Jika politik biaya mahal terus terjadi sudah hampir pasti korupsi menghantui," ujar Zaki. 

Sebab, menurut Zaki, politikus butuh modal dan kemudian harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar. 

BACA JUGA:  Akademisi Sebut Semua Koruptor Harus Dapat Putusan yang Sesuai

Zaki pun menyesalkan pemerintah dan DPRD yang tidak sensitif dan tidak mencari terobosan untuk mengatasi praktik korupsi. 

"Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian sudah menyadari ini, tinggal bagaimana tindak lanjutnya," kata Zaki. (*)