GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan masyarakat untuk melek politik untuk mewaspadai isu amendemen UUD 1945 yang menjadi celah penambahan masa jabatan presiden tiga periode.
"Kalau saya pribadi melihat peluang itu ada. Karena itu, civil society dan siapa pun harus hati-hati dan terus bekerja (mengawasi pemerintah)," kata Mardani di Jakarta, Kamis (2/9).
Secara tegas, kata Mardani, partainya menolak penambahan presiden tiga periode. Hal yang sama juga sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo yang menolak wacana tersebut.
Namun lagi-lagi, PKS yang kini masih konsisten di garis oposisi mengingatkan bahwa politik itu dinamis. Ia lantas menyinggung komitmen politik Jokowi yang kerap berubah alias mencla-mencle.
"Sama awalnya ketika Pak Jokowi tidak ingin anak-anaknya, menantunya masuk (ke politik). Tetapi kan (akhirnya) masuk," bebernya.
Menurut Mardani, seiring maraknya penolakan presiden tiga periode namun belakangan berkembang wacana amandemen UUD 1945.
"Publik harus awas isu ini, jangan sampai berkembang dan ketika masih baru atau test the water, kita langsung kasih counter-nya. Makanya saya selalu counter ide jabatan tiga periode ini, demi demokrasi," jelasnya.
"Ide tiga periode adalah ide yang zalim. Kalau publik tidak menentangnya karena kita lemah dan kita bodoh maka kita juga kena dosa zalimnya," kata Mardani.
Menurut anggota Komisi II DPR ini, publik harus selalu terlibat dan publik harus selalu cerdas dalam membaca situasi dan kondisi bangsa.
Atas dasar itu, Mardani mengajak semua pihak untuk tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Termasuk parpol di luar pemerintah alias oposisi.
"Ayok sama-sama jangan lemah dan jangan bodoh, kita kawal pemerintah, termasuk oposisi juga harus dikawal. Sehingga semuanya betul-betul bekerja buat rakyat," tegasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News