GenPI.co - Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amandemen UUD 1945.
Jika itu benar terjadi, kata Lubis, rakyat harus turun ke jalan kepung gedung DPR/MPR.
"Salah satu agenda sidang istimewa MPR itu, di antaranya ada amandemen dengan materi masa perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, dari yang semestinya berakhir 2024 menjadi 2027, bila benar apa mendesaknya?" ujar Lubis di Jakarta, Jumat (3/9).
Menurut Lubis, rakyat harus mengetahui secara jelas terkait misi dan kepentingan amandemen UUD 1945 jauh hari sebelum dilaksanakan.
Dengan demikian masyarakat, para pakar atau ahli di bidangnya dapat memberikan masukan dan atau berbagai macam pendapat termasuk alasan untuk penolakannya.
Menurut Lubis, rakyat perlu dan semestinya diajak bicara untuk diminta pendapatnya terkait amandemen UUD 1945. Apalagi, ada hal sensitif terkait masa jabatan Presiden.
"Harus ada argumentasi yang jelas, termasuk kajian profesiona dal memiliki konsekuensi logis dengan pertanggungjawaban atas dasar kebutuhan bangsa dan negara," bebernya.
Karena itu, lanjut Lubis, tiba-tiba wakil rakyat di MPR mengamandemen UUD 1945 tentang pasal masa jabatan Presiden, mereka dianggap memiliki nalar yang tidak sehat.
"Perlu dipertanyakan apa misi rahasia politik yang terselubung didalamnya? Atau adakah alasan atau argumentasi mendasar dari kelebihan Jokowi selaku presiden silakan paparkan," tegasnya.
Oleh karenanya masih kata Lubis, solusi hukum yang tepat adalah dengan menyerahkan kepada rakyat terkait opsi perpanjangan masa jabatan tersebut melalui referendum.
"Jika benar sidang istimewa terkait masa perpanjangan jabatan presiden, maka dengan sangat terpaksa mereka anggota MPR RI harus diturunkan secara paksa oleh rakyat," pungkasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News