Bahaya! Amendemen Konstitusi seperti Membuka Kotak Pandora

GenPI.co - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Azyumardi Azra, memberi tanggapan terkait bergulirnya isu amendemen tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, sebelumnya Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan bahwa presiden telah menolak usulan tersebut.

Kendati demikian, menurut Ferry Noor, Jokowi tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada MPR. Hal inilah yang menjadi sorotan Profesor Azyumardi Azra.

BACA JUGA:  Tegas! Ketua PA 212 Menolak Wacana Presiden Jokowi 3 Periode

“Rencana amendemen UUD 1945 terbatas seperti membuka kotak pandora,” ujar Profesor Azyumardi Azra kepada GenPI.co, Minggu (5/9).

Menurutnya, amendemen UUD tetapi berpotensi ada pasal-pasal lain yang diubah yang tidak sehat bagi demokrasi di Tanah Air walaupun hanya hanya memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke UUD.

BACA JUGA:  Mengejutkan, AHY Bongkar Dosa Besar Pemerintah Jokowi

"Termasuk juga misalnya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga kali atau lebih, saya kira itu juga tidak sehat untuk demokrasi kita,” tuturnya.

Oleh sebab itu, menurut Prof Azyumardi, pengubahan konstitusi akan memundurkan demokrasi Indonesia yang akan berdampak pada sistem pemilu.

BACA JUGA:  Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Pengamat Singgung Kelompok Oligarki

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai peran masyarakat sipil semakin merosot dalam lima tahun terakhir.

Menurutnya, kini pemerintah dan lembaga legislatif meninggalkan masyarakat sipil dalam proses-proses legislasi, jika pun masyarakat dilibatkan tetapi sangat terbatas.

“Hal itu tercermin dari proses perubahan Undang-Undang (UU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rancangan omnibuslaw UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan masyarakat,” katanya.

Bahkan, dirinya menilai masyarakat sipil di Indonesia telah mengalami disorientasi sehingga memerlukan pemulihan atau konsolidasi.

“Indonesia cukup beruntung mempunyai masyarakat sipil yang cukup kuat, karena berhasil melalui transisi yang cukup lancar dari otoritarianisme ke demokrasi,” katanya.

"Bandingkan Indonesia sebagai penduduk Muslim terbanyak di dunia dengan demokrasi yang tidak sukses, yang tidak bisa berhasil di Timur Tengah setelah Arab Spring tidak ada yang berhasil."

"Kenapa tidak berhasil? Salah satu faktornya adalah tidak adanya, absennya civil society,” tutupnya.(*)