GenPI.co - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf memberi tanggapan terkait sosok yang cocok menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Pergantian Panglima TNI memang menjadi hak prerogratif Presiden meski dalam UU TNI pergantian itu perlu mendapatkan persetujuan DPR,” ujar Al Araf kepada GenPI.co, Senin (6/9).
Kendati hak tersebut merupakan hal prerogratif presiden, menurut Araf, suara-suara publik juga tidak bisa diabaikan.
“Perlu juga mendengarkan masukan suara sura publik dan lembaga independen terkait yang memberikan catatan pelanggaraan HAM, korupsi, dan integritas,” katanya.
Dalam persepektif transformasi TNI, menurut Al Araf, pergantian panglima tentara sebaiknya dilakukan secara bergiliran sebagaimana di syaratkan dalam UU TNI.
“Pola bergilaran akan menyehatkan organisasi TNI dalam membangun soliditas di dalamnya. Kalau tidak dilakukan bergiliran, akan menimbulkan kecemburuan antar angkatan di dalam tubuh TNI,” katanya.
Di sisi lain, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berharap berharap Presiden objektif dalam mengganti Panglima TNI.
"Jelas hak presiden menentukan pengganti panglima. Namun, saya berharap Presiden dan DPR tidak terjebak terhadap bangunan citra dan reputasi tanpa melihat realitas secara objektif," ungkap Khairul.
Khairul menjelaskan tantangan dan hambatan tiap matra TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara berbeda.
Oleh karena itu, ketiga pimpinan tiap matra pun memiliki keunggulan yang kompetitif.
"Jadi, enggak perlu membanding-bandingkan keunggulan. Tiga Kepala Staf yang ada saat ini ialah perwira terbaik di masing-masing matra," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News