GenPI.co - Fahri Hamzah Blak-blakan Bongkar Biaya Politik: Isi Tas...
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah blak-blakan mengungkapkan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Fahri Hamzah, hal tersebut seolah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia.
Tak hanya itu, Fahri Hamzah bahkan membeberkan, hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih.
"Karena keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, tapi 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana," jelas Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (5/9).
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu pun menilai, tidak mengherankan apabila ketika para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar "balik modal".
Pasalnya, menurut Fahri Hamzah, hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus terbaru adalah seorang anggota DPR dengan istrinya yang merupakan seorang bupati ditangkap KPK.
Menurut Fahri Hamzah, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpol-nya terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.
"Segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat. Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara, namun sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan," bebernya.
Fahri Hamzah pun menegaskan, bahwa Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut.
Karena, pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.
Pasalnya, negara yang beres, sistem politiknya harus bebas korupsi. Sehingga, sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politik.
"Saya juga tidak mau kalau calon anggota legislatif (caleg) dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya," jelasnya.
Oleh sebab itu, Fahri Hamzah menilai, pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati dan ditekan seminimal mungkin dengan berbagai cara.
Misalnya, menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News